Oleh: Sahrin Hamid, Ketua Umum Gerakan Rakyat
Perjalanan ke Merauke bukan sekadar kunjungan biasa. Ia adalah momentum untuk melihat Indonesia dari titik paling timur, dari wilayah yang sering disebut perbatasan, tetapi sejatinya adalah beranda depan bangsa. Dari Jakarta kami berangkat pada 11 Februari 2026 malam, menempuh perjalanan panjang dan transit di Jayapura sebelum akhirnya tiba di Merauke pada pagi hari. Setibanya di sana, terasa jelas bahwa di tanah inilah kedaulatan Indonesia berdiri nyata, bukan hanya dalam pidato, tetapi dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya.
Merauke mengajarkan satu hal mendasar: Indonesia tidak boleh dibangun dengan cara pandang yang berpusat semata. Jika pusat tumbuh tetapi perbatasan tertinggal, maka ketimpangan akan menjadi luka yang terus melebar. Karena itu, wilayah terdepan seperti Merauke harus menjadi prioritas kebijakan nasional.
Setelah tiba, kami disambut hangat oleh jajaran Gerakan Rakyat Papua Selatan. Semangat mereka mencerminkan optimisme sekaligus harapan besar terhadap perubahan yang lebih adil. Kami langsung menuju Pasar Merauke, ruang di mana ekonomi rakyat berputar setiap hari.
Di pasar tersebut, mama-mama Papua menjadi simbol ketangguhan ekonomi keluarga. Mereka menjual hasil bumi dengan tekun, dari buah-buahan hingga kebutuhan dapur. Kami berbelanja dari beberapa pedagang sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perputaran ekonomi lokal. Di balik senyum mereka, ada kerja keras yang tidak pernah berhenti. Ekonomi kerakyatan seperti inilah yang seharusnya diperkuat melalui kebijakan yang berpihak.
Namun pasar juga menghadirkan realitas lain. Sejumlah anak muda dan pekerja parkir menyampaikan kegelisahan mereka tentang akses kerja yang belum sepenuhnya adil. Kami berdialog secara terbuka. Pesan mereka tegas: mereka ingin kesempatan, bukan belas kasihan. Mereka ingin ruang kerja yang jelas dan perlakuan yang setara.
Ini adalah cerminan tantangan struktural yang tidak boleh diabaikan. Potensi generasi muda Papua sangat besar, tetapi belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem ekonomi daerah. Negara harus hadir dengan kebijakan yang membuka lapangan kerja, memperkuat pelatihan keterampilan, dan memastikan akses ekonomi yang inklusif. Tanpa itu, ketidakpuasan sosial akan terus tumbuh.
Perjalanan kami berlanjut ke kampung nelayan di pesisir. Di sana, para nelayan bekerja memperbaiki perahu dan menyiapkan diri melaut. Kehidupan mereka bergantung pada laut yang tak selalu bersahabat. Fasilitas dan dukungan yang memadai masih menjadi kebutuhan mendesak. Jika sektor perikanan diperkuat dengan serius, ia bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat.
Di sebuah gubuk sederhana, anak-anak kecil berkumpul dengan penuh rasa ingin tahu. Kami berbagi buku dan alat tulis, sekaligus mengingatkan bahwa pendidikan adalah jalan menuju perubahan. Anak-anak Merauke memiliki hak yang sama untuk bermimpi setinggi mungkin. Pendidikan berkualitas harus menjadi prioritas, bukan sekadar janji.
Kami juga mengunjungi Kampung Payung, wilayah pesisir yang warganya secara swadaya membibitkan dan menanam mangrove. Kesadaran mereka menjaga lingkungan patut diapresiasi. Tanpa menunggu bantuan besar, mereka bergerak melindungi garis pantai dari abrasi. Ini adalah bukti bahwa rakyat memiliki kesadaran ekologis yang tinggi.
Kami membeli 200 bibit mangrove dan menanamnya bersama warga. Langkah ini menjadi simbol komitmen bahwa pembangunan harus beriringan dengan pelestarian lingkungan. Keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari keadilan ekologis. Jika alam rusak, yang pertama terdampak adalah masyarakat kecil.
Namun di tengah semangat tersebut, masih ada persoalan mendasar. Sebagian rumah warga belum layak huni. Akses pendidikan masih terbatas. Harapan akan hadirnya sekolah rakyat menunjukkan kebutuhan nyata yang harus segera dijawab. Pembangunan tidak boleh berhenti pada infrastruktur simbolik; ia harus menyentuh kualitas hidup masyarakat secara langsung.
Ketika kami berdiri di KM 0 Merauke, refleksi itu semakin kuat. Titik ini bukan sekadar penanda geografis. Ia adalah simbol bahwa Indonesia dimulai dari sini. Jika beranda depan dibiarkan tertinggal, maka citra dan kekuatan bangsa ikut melemah.
Sudah saatnya paradigma pembangunan diubah. Perbatasan harus dipandang sebagai kawasan strategis nasional yang memerlukan perhatian serius dan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi memastikan pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan berjalan seimbang.
Kehadiran negara tidak cukup hanya melalui proyek fisik. Kehadiran sejati diukur dari meningkatnya kesejahteraan rakyat. Apakah pemuda memiliki pekerjaan? Apakah anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas? Apakah keluarga hidup di rumah yang layak? Apakah lingkungan tetap terjaga?
Malam harinya, kami berdiskusi dengan jajaran Gerakan Rakyat Papua Selatan untuk merumuskan langkah konkret ke depan. Konsolidasi ini penting agar perjuangan tidak berhenti pada kunjungan, tetapi berlanjut dalam advokasi kebijakan yang nyata.
Pesan yang kami bawa dari Merauke jelas: tidak boleh ada wilayah perbatasan yang diperlakukan sebagai pinggiran. Tidak boleh ada rakyat yang merasa dilupakan. Kedaulatan sejati bukan hanya menjaga batas wilayah, tetapi memastikan rakyat yang tinggal di sana hidup dengan martabat.
Indonesia akan kokoh jika wilayah terdepannya kuat. Indonesia akan disegani jika perbatasannya sejahtera. Karena itu, memperkuat Merauke dan wilayah perbatasan lainnya adalah keharusan strategis bagi masa depan bangsa.
Gerakan Rakyat berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan agar berpihak pada rakyat. Keadilan sosial harus menjadi fondasi kedaulatan. Dari ujung timur negeri ini, kita diingatkan bahwa masa depan Indonesia dibangun bersama—dari pusat hingga perbatasan.
Kini saatnya menjadikan perbatasan sebagai prioritas utama. Bukan sekadar wacana, tetapi tindakan nyata. Bukan sekadar simbol, tetapi kesejahteraan yang dirasakan. Dari Merauke, seruan itu bergema: Indonesia harus hadir sepenuhnya untuk seluruh rakyatnya.