Kuningan, 15 Februari – Komitmen untuk membangun organisasi yang kuat, tertib, dan berdaya guna kembali ditegaskan dalam rapat konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Kabupaten Kuningan. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan langkah, mempercepat penyelesaian legalitas, serta memastikan seluruh jajaran siap bekerja secara aktif dan bertanggung jawab.
Ketua DPD, H. Edi Sunaedi, menekankan bahwa organisasi tidak akan berkembang hanya dengan struktur di atas kertas. Diperlukan keseriusan, loyalitas, dan komitmen nyata dari setiap pengurus. Ia mengajak seluruh peserta rapat untuk menegaskan kembali kesiapan mereka sebagai petugas partai yang tidak hanya hadir dalam daftar kepengurusan, tetapi juga bergerak dalam aksi dan program kerja.
Menurutnya, kekompakan adalah modal utama. Tanpa kesatuan persepsi dan semangat kebersamaan, cita-cita besar organisasi akan sulit tercapai. Karena itu, ia mendorong seluruh pengurus untuk membangun koordinasi yang intensif dan menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing secara disiplin dan profesional.
Selain penguatan internal, isu legalitas menjadi perhatian utama. Proses pemenuhan persyaratan administratif di Kementerian Hukum dan HAM harus segera dituntaskan agar organisasi memiliki legitimasi formal yang kokoh. Legalitas adalah fondasi yang memastikan setiap langkah dan kebijakan organisasi memiliki dasar hukum yang jelas.
Beberapa tahapan administratif masih dalam proses, termasuk penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta penyelesaian izin domisili sekretariat di sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Pimpinan DPD menegaskan bahwa seluruh pengurus harus terlibat aktif dalam mempercepat proses tersebut, karena kelengkapan dokumen menjadi kunci untuk memperluas gerak organisasi secara sah.
Komitmen konkret ditunjukkan oleh Ketua DPC Ciawigebang, H. Iik, yang menyediakan rumah pribadinya sebagai sekretariat sementara. Langkah ini menjadi bukti bahwa penguatan organisasi membutuhkan pengorbanan dan tindakan nyata. Ia juga menyatakan kesiapan untuk mempercepat rekrutmen anggota dan mengintensifkan sosialisasi kepartaian agar Gerakan Rakyat semakin dikenal di tingkat kecamatan.
Penguatan basis anggota dipandang sebagai langkah strategis. Organisasi yang ingin besar harus memiliki kader yang aktif, solid, dan siap bekerja di tengah masyarakat. Melalui rekrutmen yang terstruktur, Gerakan Rakyat dapat memperluas jaringan sekaligus meningkatkan daya jangkau program sosial dan politiknya.
Ustad Yogi turut menyampaikan komitmennya untuk terlibat aktif dalam setiap agenda partai. Ia menegaskan bahwa menjadi petugas partai berarti siap hadir dalam setiap kegiatan, baik internal maupun kemasyarakatan. Partisipasi aktif kader menjadi indikator keseriusan organisasi dalam membangun gerakan yang konsisten.
Agus Suryo dalam pandangannya menekankan pentingnya ketertiban administrasi sebelum organisasi memperluas langkah. Ia mendorong optimalisasi fungsi seluruh pengurus, pelengkapan sarana kesekretariatan, serta percepatan penyelesaian dokumen legal. Organisasi yang tertib dan profesional akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik.
Ia juga mengusulkan agenda “bedah AD/ART” untuk memperdalam pemahaman pengurus terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dengan pemahaman yang komprehensif, setiap kebijakan dan program kerja dapat dijalankan sesuai aturan dan menghindari potensi konflik internal.
Yadi menambahkan bahwa legalitas badan sosial partai perlu diperjelas agar kegiatan kemasyarakatan memiliki dasar hukum yang kuat. Ia mendorong agar Gerakan Rakyat tidak hanya fokus pada agenda politik, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Program sosial yang terencana dan legal akan memperkuat citra partai sebagai organisasi yang peduli dan solutif.
Dewan Penasehat H. Ali mengingatkan seluruh pengurus untuk menjalankan amanah sesuai AD/ART dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan pentingnya percepatan rekrutmen anggota di berbagai tingkatan agar struktur semakin solid dan representatif. Semakin luas jaringan kader, semakin besar pula kontribusi positif yang dapat diberikan kepada masyarakat.
Rapat konsolidasi menyimpulkan bahwa struktur kepengurusan DPD telah terbentuk secara lengkap dan kini memasuki tahap penyempurnaan administratif. Dalam waktu dekat, DPD akan mengusulkan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi beserta atribut kepartaian sebagai identitas kelembagaan yang sah.
Seluruh bidang diwajibkan menyusun program kerja yang terukur dengan mengacu pada AD/ART. Agenda pendalaman aturan organisasi akan segera dilaksanakan guna memastikan setiap pengurus memahami peran dan tanggung jawabnya secara jelas.
Melalui konsolidasi ini, DPD Gerakan Rakyat di Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi yang solid, tertib administrasi, serta taat hukum. Dengan legalitas yang kuat dan semangat kebersamaan yang terus dijaga, Gerakan Rakyat optimistis mampu menjalankan peran politik dan sosial secara profesional, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.