Pulau Miangas, titik paling utara Indonesia, bukan hanya sekadar garis di peta. Pulau ini adalah wajah kedaulatan bangsa dan cermin nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat perbatasan. Kunjungan Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, pada pertengahan Februari 2026 menegaskan satu pesan penting: pembangunan di wilayah perbatasan harus langsung menyentuh kebutuhan rakyat, bukan hanya menjadi proyek administratif atau formalitas politik.
Sahrin menekankan bahwa aspirasi masyarakat Miangas perlu didengar langsung dari lapangan, bukan hanya melalui laporan dari pusat. Warga menuntut akses pendidikan yang memadai, layanan kesehatan yang layak, serta peluang ekonomi yang setara dengan warga di daerah lain. Kunjungan ini menjadi momentum untuk menyuarakan bahwa pembangunan di ujung negeri harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar formalitas simbolis.
Infrastruktur: Fondasi Kehidupan dan Kesempatan
Kondisi infrastruktur di Miangas saat ini masih jauh dari memadai. Jalan rusak, dermaga terbatas, dan fasilitas publik minim membuat mobilitas warga terhambat. Hal ini berdampak langsung pada akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Infrastruktur bukan hanya bangunan fisik, tetapi fondasi yang menentukan kualitas hidup masyarakat.
Transportasi yang sulit membatasi arus barang, akses darurat ke fasilitas kesehatan, dan mobilitas ekonomi sehari-hari. Dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, arus barang dan jasa menjadi lancar, pelayanan publik lebih mudah dijangkau, dan warga dapat beraktivitas dengan lebih produktif. Investasi di bidang infrastruktur bukan sekadar mempercantik pulau, tetapi membuka ruang peluang baru bagi ekonomi lokal dan konektivitas sosial.
📌 Infrastruktur yang kuat adalah kunci agar Miangas bisa berkembang, bukan terisolasi.
Regulasi Perbatasan: Membuka Peluang dan Menjaga Kedaulatan
Selain infrastruktur, regulasi perbatasan menjadi sorotan utama. Aturan yang berlaku saat ini dinilai belum mencerminkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat Miangas. Banyak warga memiliki interaksi lintas batas dengan Filipina, tetapi aktivitas mereka seringkali dibatasi oleh regulasi yang kaku dan kurang responsif.
Perbaikan regulasi perbatasan bukan hanya soal garis negara, tetapi juga memberi ruang bagi aktivitas ekonomi legal, perdagangan, dan interaksi sosial yang produktif dan aman. Dengan aturan yang jelas, warga dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan leluasa, potensi bisnis lokal berkembang, dan kedaulatan negara tetap terjaga. Regulasi yang progresif akan menjadikan masyarakat perbatasan bagian aktif dalam pembangunan, bukan sekadar pihak yang tertinggal.
Pemberdayaan Masyarakat: Menumbuhkan Generasi Mandiri
Masyarakat Miangas menunjukkan semangat tinggi untuk terlibat dalam pembangunan jika diberi kesempatan. Sahrin menekankan bahwa pembangunan harus mendukung pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar memperbaiki bangunan. Pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja harus menjadi fokus agar warga mampu mandiri, kreatif, dan berdaya saing.
Fasilitas kesehatan yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup warga. Pendidikan yang layak akan menyiapkan generasi muda untuk bersaing di tingkat nasional. Dengan begitu, pembangunan bukan hanya soal fisik pulau, tetapi juga menciptakan kapasitas manusia yang siap menghadapi tantangan masa depan.
📌 Ketika masyarakat diberdayakan, mereka tidak hanya menunggu bantuan, tetapi aktif membangun kesejahteraan sendiri.
Pemerintah Harus Hadir di Setiap Ujung Negeri
Kunjungan Sahrin menjadi pengingat penting bagi pemerintah pusat: pembangunan Indonesia tidak boleh hanya fokus pada kota besar atau pulau utama. Wilayah perbatasan adalah cermin kedaulatan, keadilan sosial, dan kesetaraan. Infrastruktur yang layak dan regulasi yang relevan adalah kunci untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga martabat bangsa.
Dengan perhatian serius dari pemerintah, Miangas dapat menjadi contoh keberhasilan pembangunan perbatasan. Warga pulau tidak lagi merasa terisolasi, peluang pendidikan dan ekonomi meningkat, dan kedaulatan Indonesia diperkuat. Pulau Miangas bukan hanya titik di peta, tetapi simbol harapan dan kesempatan bagi masyarakat yang menuntut kesejahteraan dan keadilan.
Investasi pada infrastruktur dan pembaruan regulasi perbatasan akan memberikan manfaat jangka panjang. Bukan hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pemerintah yang hadir dengan tindakan nyata akan memastikan bahwa setiap ujung negeri mendapat perhatian, akses, dan peluang yang layak, sehingga warga perbatasan bisa hidup produktif, sejahtera, dan berdaya saing.
Pulau Miangas menunggu pembangunan yang nyata, regulasi yang berpihak pada kehidupan sehari-hari warga, serta perhatian yang konsisten. Sudah waktunya pemerintah menunjukkan aksi nyata, bukan sekadar janji, agar masyarakat perbatasan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan setara dengan seluruh rakyat Indonesia.